Home About Us

Peraturan Pemerintah Tentang Pemantauan Lahan Gambut


Pemantau TInggi Muka Air-Tanah

Peraturan pemerintah tentang pemantauan Lahan Gambut
Resiko dari pemanfaatan lahan gambut yang berlebihan bisa mengakibatkan bencana global. Pembakaran hutan, pengeringan lahan yang notabenenya mengurangi kemampuan lahan gambut untuk menampung air yang juga berakibat pelepasan Karbon yang berlebihan dalam jumlah besar ke udara.
Maka pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengontrol aktifitas industri perkebunan di atas lahan gambut. Pun juga agar produk-produk primer dan turunan dari hasil tani Indonesia tidak terkena Black Campaign apabila akan di ekspor ke luar negeri.
Berikut adalah Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 Tentang Gambut pada pasal 23 yang berbunyi :
1). Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:
  1. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan
  2. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
2). Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
  1. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan
  2. tereksposnya sedimen berpirit dan/ atau kwarsa di bawah lapisan Gambut dan atau
  3. terjadi pengurangan luas dan / atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.
3). Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
  1. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan dan / atau
  2. tereksposnya sedimen berpirit dan / atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.
4). Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan.
Link Terkait - Water Level Logger



5). Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan atau bangunan air.
6). Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penaatan diatur dalam peraturan Menteri.
signature
Back to top
banner